Disabilitas dan Kusta bukan Halangan Mendapatkan Hak Pendidikan - April Fatmasari-Catatan Mom Blogger

Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan info acara streaming tentang Pendidikan bagi Anak dengan Disabilitas dan Kusta yang diadakan oleh Ruang Publik KBR dan NLR Indonesia pada hari Jumat (21/10) . Wah, saya tertarik dong. Ingin tahu, kabar terkini terkait hak pendidikan anak dengan fokus yang berbeda. 

Lalu, saya teringat dengan cerita Ibu pada beberapa tahun ke belakang, sebelum pandemi. Saat Ibu masih menjadi pendidik, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah pada sekolah mulai berbeda. 

Sekolah mempunyai kuota untuk menerima anak difabel yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah. Harapannya, anak tetap dalam jangkauan pengawasan orang tua untuk bersosialisasi pada sesama dan bisa mendapat dukungan keluarga.

Kebijakan itu seperti angin segar bagi kelompok difabel. Tentunya, hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Tingkat difabel setiap anak bisa saja berbeda dan sekolah butuh menemukan solusi tersebut.

Dari kebijakan pemerintah beberapa tahun lalu, bagaimana perkembangan dan implementasi penanganan sekolah, terutama di luar Jawa? Ruang publik KBR memberikan informasi mengenai pendidikan anak difabel bersama narasumber berikut:

• Dr. H. Yaswardi, M.Si (Plt. Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI)
• Anselmus G. Kartono (Yayasan Kita Juga/Sankita)
• Frans Patut, S.Pd (Kepala sekolah SDN Rangga Watu Manggarai Barat)
• Ignas Carly (Siswa SDN Rangga Watu Manggarai Barat)

Kabar Terkini

Data WHO tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia masih menyumbang kasus kusta nomer 3 terbesar di dunia. Saat ini kasus baru kusta ditemukan sebanyak 9.061, itu termasuk kasus kusta pada anak. 

Data per 31 Januari tahun 2021 lalu, kasus kusta pada anak mencapai 9,14%. Angka tersebut belum mencapai target pemerintah yaitu di bawah 5%.

Kabar yang disiarkan dari Rizal Wijaya, host KBR, penderita kusta dewasa maupun anak-anak, masih terjebak dalam lingkaran diskriminasi. Misalnya saja perlakukan lingkungan sekitar atau penerimaan sekolah umum. Hal itu menjadi PR semua pihak agar anak disabilitas maupun tidak, mendapatkan kesempatan hak pendidikan yang sama.

Hak Pendidikan bagi Disabilitas di SDN Rangga Watu Manggarai Barat

Pada tahun 2017, SDN Rangga Watu didukung oleh Yayasan Kita Juga (Sankita) di Manggarai Barat sudah menerbitkan SK tentang penerimaan anak difabel di sekolahnya. Menurut kepala sekolah SDN Rangga Watu, hal itu terjadi karena Sekolah Luar Biasa (SLB), cukup jauh untuk diakses siswa. Akhirnya, SDN Rangga Watu menerima semua kalangan anak tanpa batasan dan diskriminasi terhadap difabel, jadilah salah satu sekolah inklusif.

Latar belakang Sankita mendukung pendidikan di sekolah inklusif adalah banyaknya anak berkebutuhan khusus yang putus sekolah, tidak mau sekolah atau malah tidak didaftarkan orang tua ke sekolah. Selain itu, masih banyak sumber daya guru atau sarana fisik sekolah yang belum tersedia untuk mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK). 

Dari hal tersebut, Sankita yang diwakilkan oleh Pak Anselmus mengatakan untuk berusaha mendukung anak disabilitas untuk mendapatkan hak pendidikan. Selanjutnya kita kenal dengan istilah pendidikan inklusif. 

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberi kesempatan sama, tidak terkecuali anak disabilitas. Semua anak memiliki hak pendidikan yang sama.

Pengalaman Anak Disabilitas di SDN Rangga Watu

Ignas Carly siswa kelas 5 merasa senang masuk sekolah reguler, meskipun dulu pernah mengalami lontaran verbal yang tidak menyenangkan dari teman-temannya. Perlahan, Ignas mengalami perlakuan yang sama dari teman-temannya. Guru-guru juga tidak memperlakukan sikap berbeda kepadanya. Ignas masih bersemangat sekolah hingga saat ini, sejak kelas 1.

Sebentar lagi, Ignas akan naik jenjang menuju SMP, setelah kelas 6. Kemungkinan bacaannya pun semakin berubah, mungkin mulai tertarik novel remaja. Semoga semangat belajar dan bersosialisasi masih terus ada. Hingga nanti, dapat berkontribusi untuk sekitarnya.

Tantangan Pendidikan Inklusif di SDN Rangga Watu

Sebagai sekolah reguler yang menerima anak disabilitas atau berkebutuhan khusus, pasti memiliki tantangan tersendiri. Menurut Pak Frans, beberapa tantangannya antara lain:

Ketersediaan guru yang memahami anak berkebutuhan khusus

Sekolah reguler sebaiknya memiliki guru pendamping khusus untuk anak disabilitas agar lebih memahami secara psikologisnya. Namun, saat ini, belum tersedia tenaga pendidik anak berkebutuhan khusus.

Merahasiakan hasil assessment kategori siswa berkebutuhan khusus

Ada anak yang secara fisik terlihat baikbaik saja, namun ternyata ketika dilakukan assessment termasuk kategori disabilitas atau berkebutuhan khusus. Maka para guru di sekolah harus merahasiakan kondisi siswa tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Namun di balik tantangan itu, masih ada kerja sama orang tua yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif berjalan dengan baik.

Strategi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Demi mewujudkan pendidikan inklusif yang lebih baik, perlu kerja sama berbagai pihak, mulai dari sekolah, masyarakat, orang tua, lembaga sosial hingga pemerintah. Beberapa strategi tersebut, antara lain:

1. Pemerintah yang sudah mulai terbuka, memberi kesempatan sekolah reguler menerima ABK, melalui Surat Keputusan.
2. Sekolah berupaya untuk menunjang pendidikan anak disabilitas sesuai dengan kebutuhannya.
3. Melibatkan orang tua untuk penerimaan kondisi anak dan menyepakati pendidikan inklusif. 
4. Yayasan sosial seperti Sankita, memberi pelatihan pada guru untuk mendampingi guru yang menangani ABK. 
5. Yayasan sosial seperti Sankita, memberikan pelatihan di kantor desa seperti hak disabilitas dan peran disabilitas pada kegiatan kemasyarakatan.

Dengan adanya berbagai strategi tersebut, harapannya dapat mewujudkan pendidikan inklusif yang dapat diterima dan didukung oleh semua pihak.

Penutup

Semua anak seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak terkecuali bagi anak disabilitas, kusta atau berkebutuhan khusus. Anak disabilitas, kusta atau ABK bisa didaftarkan ke sekolah reguler agar lebih merasakan belajar dan bermain dengan teman lainnya. 

Melalui Talkshow Ruang Publik KBR kemarin, saya mendapat salah satu insight bahwa setiap anak sebaiknya diberikan kesempatan sama dalam hal pendidikan. Disabilitas seharusnya bukan menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan hak pendidikan yang sesuai.